Daerah

Seorang Mayor TNI di Kupang Diduga Korupsi Dana Veteran

Seorang Mayor TNI di Kupang Diduga Korupsi Dana Veteran

KUPANG-JARRAKPOSKUPANG.COM-
Mayor Jaka Suwarta diduga melakukan tindak pidana korupsi dana veteran. Dia diduga bekerja sama dengan para calo di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) lalu meminta sejumlah uang (jutaan) di warga calon veteran dan veteran.

Banyak warga di Belu jadi korban penipuan dan pemerasan diduga dilakukan oleh para calo, diduga “dipelihara” oleh Mayor Jaka. Ia (Jaka) diduga dapat jatah jutaan rupiah melalui para calo maupun secara langsung dalam pembagian SK di Belu. Padahal, dalam proses administrasi itu tanpa dipungut biaya alias gratis.

Berdasarkan investigasi aktivis kemanusiaan, Emanuel Boli, Mayor Jaka Suwarta juga mempersulit proses pengurusan berkas-berkas para veteran yang akan menerima dana kehormatan (dahor) dan tunjangan di Taspen. Sebab, para veteran (17 orang) harus memenuhi permintaan Mayor Jaka dan calo yakni pemotongan uang sebesar Rp. 13.000.000 untuk dia dan Rp. 3.000.000 untuk calo jika sudah dicairkan di PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen .

Senin, 26 April 2021, tim berhasil menemui Mayor Jaka di Kantor Minvet Kupang. Dirinya membantah mempersulit proses berkas para veteran. Kata dia, berkas itu masih di staf dan masih dalam proses verifikasi. Padahal, berkas itu sudah diserahkan sejak tahun lalu. Para veteran yang sudah lanjut usia harus pergi dan pulang berulang kali tanpa kejelasan soal hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan buruknya kualitas pelayanan di Kantor Minvet Kupang.

Baca Juga :  Musrenbangcam di Aimere, Prioritas Pembangunan Daerah Lewat Program Tente Nela Paris

“Soal pungutan tiga belas juta itu saya hanya umpan saja, kalau diberi ayam, saya terima,” kata Jaka, TNI AD aktif berpangkat mayor itu.

Hasil investigasi tim, salah satu pengurus di Kantor Minvet Kupang menyebutkan Mayor Jaka tidak profesional,” kata dia, Rabu, 27 April 2021 malam di Kota Kupang. Ia mengatakan bahwa interal Minvetcad Kupang tidak sedang baik-baik saja. Mayor Jaka terkesan “arogan”. Dirinya mendukung agar Jaka Suwarta dicopot dari jabatannya sebagai Kakaminvetcad IX-K1-Kupang agar situasi dan kondisi kembali normal di Kantor,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan itu, hal yang sama diutarakan oleh aktivis antikorupsi, Yohanes Halimaking. Ia mendesak instansi terkait untuk mencopot Mayor Jaka dari jabatannya sebagai Kakaminvetcad IX-K1-Kupang. Ia juga mendesak lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kakaminvetcad IX-K1-Kupang bersama semua pihak didalamnya yang diduga menyelewengkan dana veteran.

Berikut nama-nama korban berserta daftar nilai kerugian akibat dugaan penipuan dan pemerasan oleh para calo:

Di Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Dominikus Hale (62), Dusun 2, RT3/RW02 menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh calo berinisial NB. Jumlah uang yang diberikan ke NB:Rp. 8.000.000, uang itu hasil jual hewan sapi dan sirih.

Baca Juga :  Babak Baru Kasus Awololong,Penyidik Telah Periksa Saksi-Saksi Dari Luar NTT

Lalu, di Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur : Klemens Eduk (71) korban penipuan dan pemerasan daveteran oleh MH dengan rincian pendaftaran: Rp. 300.000, uang pengiriman arsip Rp. 3.700.000, terima kembali arsip : Rp. 300.000, kain adat Rp. 200.000, padi satu karung ukuran 50 kg, madu satu jerigen Rp. 250.000, selanjutnya calo yang lain berinisial HA memeras uang demi kepentingan administrasi sebesar Rp. 5.000.000 di korban Klemens Eduk. Klemens rela menjual tanah, jual sapi, jual babi demi memenuhi permintaan para calo.

Selanjutnya, di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Dominggus da Costa (60-an) dan Lis Mali (70-an) diduga diperas oleh calo berinisial A. Jumlah uang masing-masing Rp. 16.000.000 (hasil jual sapi) untuk urus surat keterangan yang akan dibantu oleh A. Namun, hasilnya nihil.

Menyikapi polemik ini, aktivis kemanusiaan, Emanuel Boli mengharapkan agar kedepannya proses administrasi harus disederhanakan, harus satu pintu, secara transparan tanpa pungutan, perlu ada pengawasan dari lembaga terkait agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta penyelewengan hak-hak veteran.

Boli meminta peran mahasiswa, pemuda, dan pers, stakeholder terkait agar terus memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming para calo dalam kasus veteran. Sebab, yang dirugikan adalah orang tua, keluarga, dan sesama kita sendiri.

Jarrakposkupang.com/Tim
Editor: Francelino

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button