Daerah

Tak Puas Hasil Pelno KPU Malaka, SBS-WT Tempuh Jalur Lain Ini Kata Pengamat Politik

Tak Puas Hasil Pelno KPU Malaka, SBS-WT Tempuh Jalur Lain Ini Kata Pengamat Politik

JAKARTA-JARRAKPOSKUPANG.COM-Proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah hampir finis. Pemungutan suara, perhitungan suara dari tingkat TPS, Kecamatan dan kabupaten sudah dilaksanakan. Untuk perolehan suara, bagi Paslon yang tidak puas dengan hasil perolehan suara bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada adalah kabupaten Malaka. Hanya dua paslon, KPU Malaka dengan sukses menyelenggarakan Pilkada sesuai mekanisme dan aturan, serta undang – undang yang berlaku. Di Malaka, paslon SN-KT (Simon Nahak – Kim Taolin) berhadapan dengan paslon SBS-WT (Stefanus Bria Seran – Wendelinus Taolin).

Berdasarkan keputusan KPU Malaka pada tanggal 16 Desember 2020, Paslon SN-KT ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara sah sebanyak 50.890 dan paslon SBS-WT memperoleh suara 49.906. Paslon SN-KT unggul 984 suara.

Terkait hal itu, saksi paslon SBS-WT diakhir pleno menolak tanda tangan dokumen sebagai alasan untuk menempuh jalur lain.

Menanggapi aksi saksi paslon SBS-WT tersebut, pengamat politik, Dr. Stanis Klau, S.Sos, M.I.Kom mengatakan bahwa KPU Malaka tentunya akan memberikan data-data yang autentik.

“Dalam hal ada peserta yang keberatan dan tidak puas lalu menggugat KPU Malaka, tentu KPU akan mempertanggung jawabkannya di MK,” kata pengamat politik asal Malaka, Dr. Stanis Klau, S.Sos, M.I.Kom.

Baca Juga :  KMK-BSB FKIP Undana Gelar MPAB,Ini Pesan Akademisi Undana

Menurut Doktor Stanis Klau, sejauh ini KPU Malaka telah berusaha bekerja cepat dan transparan sejak awal proses pelaksaaan Pilkada.

“KPU akan mengandalkan Formulir Model C.Hasil-KWK asli sebagai bukti di persidangan. Pihak KPU juga tentu menyiapkan bukti lain, termasuk menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap),” ujar Stanis Klau.

Stanis Klau juga mengungkapkan bahwa dalam Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 di dalamnya berbicara tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Aturan permohonan selisih suara terdapat pada lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk maksimal 2 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 persen. Persentase dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta hingga 6 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total suara sah.

3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta hingga 12 juta jiwa bisa mengajukan gugatan bila perolehan suara dengan selisih 1 persen dari total suara sah.

4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, permohonan sengketa dibolehkan jika ada selisih paling banyak 0,5 persen dari total suara sah.

Baca Juga :  Hasil Survei, Petahana di Malaka Mengalami Kekalahan Yang Sangat Mutlak, Ini Persentasenya

Aturan selisih hasil suara dalam pemilihan bupati atau wali kota:

1. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, pengajuan perselisihan hasil suara paling banyak 2 persen dari total suara sah.

2. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk 250 ribu hingga 500 ribu jiwa bisa diajukan jika ada selisih perbedaan total suara sah sebanyak 1,5 persen.

3. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk 500 ribu hingga 1 juta jiwa bisa mengajukan sengketa jika terdapat selisih perolehan suara 1 persen.

4. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa bisa mengajukan sengketa bila ada selisih suara 0,5 persen.

Di akhir pernyataan Dr. Stanis Klau mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan gugatan bila tak sesuai dengan ketentuan. Permohonan gugatan sengketa selisih suara pemilihan bupati atau wali kota mulai 13 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021. Kemudian, 16 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021 untuk pemilihan gubernur.

” Adapun penetapan jadwal permohonan sengketa berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” beber Dr. Stanis Klau, S.Sos, M.I.Kom.

Jarrakposkupang.com/Ejhos Seran & Tim
Editor: Francelino

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button