Nasional

Soal Penegakan Prokes, Petrus Selestinus: MENDAGRI Tidak Boleh Hanya Sekedar Pemanis Bibir & Penglipur Lara

Soal Penegakan Prokes, Petrus Selestinus: MENDAGRI Tidak Boleh Hanya Sekedar Pemanis Bibir & Penglipur Lara

JAKARTA-JARRAKPOSKUPANG.COM-
Hal itu dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ,Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini dari Jakarta,Selasa (24/11/2020).

“Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian No. 6 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 18 November 2020, tidak boleh hanya sekedar pemanis di bibir atau penglipur lara atau hanya sekedar gertak sambal dari Istana,” tutur Petrus.

Lanjut Petrus, apalagi Instruksi Mendagri dimaksud merupakan produk politik hasil rapat terbatas Kabinet dan arahan dari Presiden Jokowi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar memberikan teguran dan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19, sebagaimana diatur pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Petrus mengatakan, instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020, tersebut tidak boleh dipisahkan dengan peristiwa dimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab di Jln. Petamburan Jakarta Pusat, 14 November 2020 lalu, dimana ribuan masa turut hadir, sehingga Anies Baswedan dianggap telah melanggar protokol COVID-19.

“Publik menunggu sikap tegas dari Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian terkait  ketidapatuhan Anies Baswedan terhadap Protokol Kesehatan COVID-19, yang merupakan hukum positif, sekaligus agar Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020, tidak menjadi macan ompong atau hanya gertak sambal,”ungkap Petrus yang juga Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).

Baca Juga :  Kemenhan Tingkatkan Fasilitas Ratusan Rumah Sakit di Indonesia

Lebih jauh Pengecara asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, menjelaskan, ada 3 (tiga) point yang menarik dari 6 (enam) point Instruksi Mendagri dimaksud, yaitu, :

a. Kepala Daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;

b. Diingatkan kepada Kepala Daerah tentang kewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 67); dan,

c. sanksi berupa pemberhentian Kepala Daerah (pasal 78) UU No. 23 Tahun 2014, Tetang Pemda.

PRESIDEN DAN MENDAGRI HARUS KONSISTEN.

“Publik menunggu konsistensi Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian, melaksanakan pasal 81 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemda, karena  Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 dimaksud, merupakan kebijakan politik negara, yang bertujuan melaksanakan ketentuan pasal 81 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemda, untuk memberhentikan Kepala Daerah,”kata Petrus yang juga Advokat Peradi ini.

“Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020, Tentang Penegakan Protokol COVID-19, yang dihasilkan dari Rapat Kabinet terbatas dan arahan Presiden Jokowi, harus dipandang sebagai langkah awal Presiden menegakan disiplin Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memenuhi kewajiban dan mentaati  larangan sesuai pasal 67 dan sanksi pemberhentian Kepala Daerah sesuai pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemda,”tutur Petrus Selestinus.

Menurut Petrus, perlu dicatat disini bahwa, ketentuan pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014, mengatur tentang kewajiban Kepala Daerah, terkait dengan “kepentingan strategis nasional” (menjaga keutuhan, kesatuan bangsa, kedaulatan  NKRI) dan dalam rangka pencapaian “program strategis nasional” (meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dll.).

Baca Juga :  Selain Penanganan Covid-19,Anggaran Penataan Wisata Labuan Bajo Tetap Jadi Prioritas

MENCONTOH LANGKAH FRACHRUL RAZI.

“Mendagri Tito Karnavian harus mencontoh konsistensi Menteri Agama Fachrul Razi, yang meskipun tanpa didahului Instruksi Menteri Agama, telah membebastugaskan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Sukana dari jabatan KUA Tanah Abang, karena mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 ketika proses Pencatatan Pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan beberapa waktu lalu,” ungkap Petrus.

Lanjut Petrus, karena itu Instruksi Mendagri Tito Karnavian, jangan sekedar untuk gagah gagahan, rendah komitmen, tumpul implentasi dan konsistensi serta eksekusi di lapangan, sehingga semua bentuk pelanggaran terhadap protokol COVID-19 dialihkan penanganannya kepada Polisi untuk ditindak, sementara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan menegakan disiplin dan kepatuhan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam pasal 67, 78 dan 81 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, sering diabakan.

“Padahal Presiden Jokowi sudah perintahkan Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk menindak tegas siapapun pelanggar pembatasan-pembatasan sosial (protokol covid-19), seperti diatur pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana Anies Baswedan, telah diperiksa Polda Metro Jaya, atas dugaan pelanggaran pidana terhadap pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,”pungkas Petrus Selestinus.

Jarrakposkupang.com/Mario Langun
Editor: Nyoman Sarjana

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button