Nasional

Andreas Hugo Pareira Menyayangkan Sikap Bupati Manggarai Terhadap Calon PPPK

Andreas Hugo Pareira Menyayangkan Sikap Bupati Manggarai Terhadap Calon PPPK

JAKARTA-JARRAKPOSKUPANG.COM
Pada Selasa, ( 24/11/2020), Komisi X DPR RI bersama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Direktorat terkait dari Kemendagri, Kemenkeu, KemenPAN & RB, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara mengadakan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi antar lembaga pemerintah terkait belum dilaksanakannya pengangkatan 34.954 tenaga Guru Honorer yang telah lolos seleksi pada tahun 2019 menjadi Guru PPPK.

Pada rapat ini, adanya desakan dari Komisi X yang bertujuan untuk mendorong pemerintah melalui lintas Kementerian dan Lembaga Negara terkait untuk menuntaskan pengangkatan ini sampai dengan Desember 2020, sehingga pada tahun 2021 Ketika pemerintah membuka kesempatan seleksi untuk 1 juta formasi baru tenaga guru PPPK, para tenaga honorer yang telah mengikuti tes dan lulus pada tahun 2019 sudah mengisi formasi tenaga guru PPPK.

Pada Kesempatan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dapil NTT 1, Dr. Andreas Hugo Pareira menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI dan lembaga terkait atas respon yang cepat terkait desakan DPR RI mengenai pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK yang disampaikan pada rapat-rapat sebelumnya. Andreas Pareira bersama dengan Komisi X DPR RI mendesak Kementerian dan Lembaga terkait agar proses pengangkatan seluruh 34.954 guru PPPK dapat diselesaikan pada Desember 2020.Dr.Andreas Hugo juga menegaskan akan pentingnya kesiapan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk tenaga guru PPPK.

Baca Juga :  Kerumunan Maumere: Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores Kritik Keras Fadli Zon, Rocky Gerung & Anwar Abbas

Dalam kesempatan ini, Andreas juga berharap pemerintah dapat mempersiapkan skema dana pensiun bagi guru PPPK.
Terkait Pengangkatan Guru PPPK, dibutuhkan kerjasama dari pihak Pemda melalui koordinasi dengan pihak Kemendagri. Untuk itu, Pemda Provinsi dan Kabupaten harus lebih responsif dalam memperhatikan nasib para guru honorer di daerahnya masing-masing yang sedang berjuang untuk meningkatkan statusnya menjadi guru PPPK.

Dalam kasus NTT, Andreas mengapresiasi kerja keras Pemda, namun juga masih menyayangkan sikap pihak Pemda yang tidak tanggap dan membiarkan nasib guru di daerahnya terlantar karena tidak mengajukan pengangkatan formasi guru PPPK ke Kemdikbud dengan alasan sedang berlangsungnya Pilkada. Kasus ini terjadi di Kab Manggarai, sebagaimana yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM KemenPAN & RB pada rapat ini.

Baca Juga :  Delapan Bulan Pencariaan Korban Jatuhnya Heli MI-17 Di Papua,Ini Suasana Penjemputan Jenazah Asal NTT

Menurut Deputi Bidang SDM KemenPAN & RB terdapat pengajuan formasi PPPK yang belum dapat direalisasikan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan alasan tertunda oleh proses Pilkada.Atas hal tersebut, Andreas menyayangkan sikap Bupati Manggarai yang kurang memperhatikan nasib calon PPPK dari Kabupaten Manggarai.Akibatnya, proses pemberkasan usulan pengangkatan Guru PPK dari Kab Manggarai belum dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, Politisi PDIP ini menegaskan bahwa daerah harus tanggap dalam menangani permasalahan terkait pengajuan berkas dan ketersediaan formasi khususnya bagi tenaga PPPK yang telah lolos seleksi.

Jarrakposkupang.com/Mario Langun
Editor: Nyoman Sarjana

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button