Daerah

Aktivis GEMMA dan PMKRI Minta KPK Segera Periksa Bupati & Ketua DPRD Malaka

Aktivis GEMMA dan PMKRI Minta KPK Segera Periksa Bupati & Ketua DPRD Malaka

MALAKA-JARRAKPOSKUPANG.COM– Hendrianus A.Bria, S.Ip, Aktivis Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA),sekaligus Ketua Presidium Pengembangan Organisas (PPO) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cab.Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera memeriksa Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka.

Pasalnya Bupati dan Ketua DPRD Kab. Malaka atas kasus dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka senilai Rp 10,8 miliar. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT).

Demikian isi keterangan tertulis Arro Bria, Aktivis GEMMA sekaligus Aktivis PMKRI Cab. Kefamenanu, yang dikirimkan kepada Media, Rabu (11/10/2020) siang. Ia menegaskan bahwa tuntutan itu sesuai dengan wewenang KPK Rl sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi negara.

“Sesuai wewenang yang diberikan oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 10 dan pasal 10A, bahwa dalam pasal 10 ayat (1) ditegaskan: dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (d), KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi,”Arro Bria.

Sementara dalam pasaI 10 A ayat 1, ditegaskan bahwa: dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 10, KPK berwenang mengambil alih Penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Baca Juga :  Temu Kenal Di Kab.Sabu Raijua,Pjs Bupati Ferdi Kapitan:"Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing"

Menurut Arro Bria, sesuai amanat Ayat (2) terkait Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh KPK dengan alasan; 1. laporan ARAKSI akan ditindak lanjuti.

2. proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi.

5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campurtangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif.

6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi akan dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alasannya, berdasarkan pasal 10 dan pasal 10A UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka tidak ada alasan bagi KPK untuk segera mengambil alih kasus dugaan Korupsi dana bawang merah di Kabupaten Malaka senilai Rp 10,8 miliar.

“Karena sesuai pasal 10A ayat 2, kasus ini sudah memenuhi 6 alasan untuk KPK segera mengambil alih dan segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Malaka, Stef Bria Seran (SBS) dan Ketua DPRD Adrianus Bria Seran (ABS), yang diduga kuat menjadi aktor utama dalam pelaksanaan proyek Dana Bawang Merah Malaka,” desak Mantan Bendum GEMMA.

Baca Juga :  Linus Lusi Tegaskan Pemkab Ngada Tetap Memilih Proses Pembelajaran Daring

Pun, Aktivis PMKRI Cab. Kefamenanu ini menilai ada kejanggalan dari pelaksanaan beni bawang merah tersebut senilai Rp. 10,8 miliar, sehingga diduga kuat telah menimbulkan kerugian negara yang sangat fantastis untuk ukuran kabupaten Malaka.

“Patut dipertanyakan; kemana Uang Sebanyak ini? Maka Saya Minta KPK RI untuk segera Turun dalam beberapa hari ini untuk mengambil alih dan mengungkap tuntas kasus ini serta segera memanggil dan memeriksa Bupati dan Ketua DPRD Kab. Malaka ,” desak Aktivis PMKRI dalam tuntutan sikap.

Tuntutan Aktivis ini untuk menangani kasus Tipikor yang ditengarai melibatkan pemangku kekuasaan di Kab. Malaka, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Saya meminta KPK RI untuk bertindak atas nama negara guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan publik, khususnya para pencari keadilan serta masyarakat Kabupaten Malaka,” tutup Aktivis GEMMA dan PMKRI Kefa ini.

Jarrakposkupang.com/Ejhos Seran
Editor: Francelin

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button