Daerah

333 THL Diberhentikan,Koordinator TPDI:”Bupati Agas Bukan Dirut PT.Manggarai Timur”

333 THL Diberhentikan,Koordinator TPDI:"Bupati Agas Bukan Dirut PT.Manggarai Timur"

KUPANG-JARRAKPOSKUPANG.COM
Bupati Manggarai Timur Agas Andreas,melakukan pemberhentian terhadap sebanyak 333 dari 1.666 orang Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun anggaran 2021.

Dilansir dari Vox NTT,pemberhentian THL disampaikan Bupati Matim Agas Andreas melalui surat bernomor Organ.065/614/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI),Petrus Selestinus menilai Bupati Agas Andreas tidak arif dan bijaksana dalam keputusan tersebut.

“Tidak arif dan bijaksana sikap Bupati Manggarai Timur,Agas Andreas mengambil sikap memberhentikan atau merasionalisasi Tenaga Harian Lepas (THL) pada Pemda Manggarai Timur dalam jumlah yang sangat besar,karena itu tindakan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan karena tidak membawa kebaikan bagi 333 pegawai THL bersama seluruh tanggungan keluarganya,” hal ini dikatakan Petrus kepada media ini,Selasa,(2/11/2020).

Lebih lanjut Petrus Selestinus menuturkan bahwa ini namanya menciptakan malapetaka baru,pengangguran baru bahkan penderitaan baru bagi 333 pegawai di tengah malapetaka COVID-19 yang masih mengancam keselamatan seluruh warga masyarakat di Manggarai Timur alias sudah jatu tertimpa tangga pula.

Baca Juga :  Tambang Ilegal PT. BCTC di Elar, TPDI Minta Polda NTT Jangan Akhiri Dengan Kongkalikong

“Bupati Andreas Agas harus menunda pelaksanaan pembatalan THL atau membatalkan kembali keputusannya merasionalisasi 333 THL ini, karena pilihan sikap merasionalisasi THL tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat menghadapi pendemi COVID-19, dengan dana BLTD dll, demi tanggung jawab sosial, kesejahteraan dan kemanusiaan.”

Dalam kesempatan ini Petrus Selsetinus yang juga Advokat Peradi itu menegasakan bahwa Pemda Manggarai Timur bukan Perseroan Terbatas (PT) dan Bupati Andreas Agas bukan Dirutnya PT.Manggarai Timur,yang mem-PHK Karyawannya,yang ditunggu warga dan 333 THL adalah kebijakan dan kebijakan itu unsurnya menyelamatkan bukan menyengsarakan atau mematikan.

“Padahal,tugas utama Pemerintah Daerah Manggarai Timur adalah melahirkan kebijakan yang membawa warganya sejahtera, tanpa seorangpun dikorbankan, itu tugas utama Pemerintah.Pemda Manggarai Timur bukan Perseroan Terbatas (PT) dan Bupati Andreas Agas bukan Dirutnya PT. Manggarai Timur,yang mem-PHK Karyawannya,yang ditunggu warga dan 333 THL adalah kebijakan dan kebijakan itu unsurnya menyelamatkan bukan menyengsarakan atau mematikan.Dengan demikian carilah cara yang lebih elegant tanpa harus THL dikorbankan.”

Baca Juga :  Kadis Pariwisata Ngada Sebut Ada 96 Titik Lokasi Pengembangan Wisata Di Ngada

Tokoh senior kelahiran Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikenal dengan solusi efektifnya itu mengungkapkan,”THL itu adalah embrio pemimpin masa depan Manggarai Timur, bahkan calon pemimpin bangsa,jadi jangan dilihat THL sebagai warga yang hanya sekedar mau bekerja untuk mencari nafkah, atau hanya jadi beban Pemda,mereka menjadi THL itu dalam rangka mau mengabdi untuk membangun daerahnya demi membela NKRI,menjaga kehormatan Negara termasuk menjaga kehormatan Pemda Manggarai Timur,modal sosial mereka adalah  loyalitasnya untuk daerah demi NKRI.”

“Bupati Andreas Agas harus memepertimbangkan kembali keinginan untuk merasionalisasi para pegawai THL begitu juga Bupati Andreas Agas harus mendengarkan suara DPRD Matim dan suara warga Masyarakat Manggarai Timur,”pungkas mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) itu.

Jarrakposkupang.com/Mario Langun
Editor :Nyoman Sarjana

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button