Daerah

Tim Hukum Pubabu-Besipae Surati Gubernur NTT Minta Kejelasan Sertifikat Hak Pakai

Tim Hukum Pubabu-Besipae Surati Gubernur NTT Minta Kejelasan Sertifikat Hak Pakai

TTS-JARRAKPOSKUPANG.COM-
Berdasarkan surat edaran kuasa hukum Pubabu – Besipae,(23/09/2020),yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),Viktor Bungtilu Laiskodat,terkait dengan kejelasan sertifikat wilayah hak pakai.

Dalam penggunaan lahan/tanah adat Pubabu – Besipae, Desa limanutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi NTT untuk digunakan sebagai lahan investasi kelor, dll.

Setelah dikaji lebih jauh oleh tim kuasa hukum ditemukan hal yang mengganjal sehingga dipertanyakan terkait kejelasan yang tertera dalam sertifikat hak pakai nomor 00001 tanggal 29 Januari 1986 dengan surat ukur nomor 00001/Mio/1983 yang di duplikat pada tanggal 19 Maret 2013 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam sertifikat hak pakai tertulis letak objek tanah terletak pada desa Mio, Kecamatan Amanuban tengah, sedangkan kecamatan Amanuban tengah berada di Niki-Niki, bukan dilokasih tanah adat Pubabu – besipae.

2. Dalam sertifikat hak pakai tertulis letak objek tanah hanya Berada di desa Mio, tidak mencakup desa Linamnutu, Pollo, Eno neten dll. Sedangkan lahan yang digarap dalam proyek investasi kelor bukan hanya terdapat di desa Mio, tetapi termaksud desa-desa lain termaksud 29 rumah warga yang dibongkar yang letak lokasinya berada didesa Linamnutu( tidak berada dalam bidang tanah sertifikat hak pakai).

Baca Juga :  Ibu-Ibu Besipae Nekat Telanjang Dada di Hadapan Gubernur NTT,Pakar Komunikasi Indonesia Angkat Bicara

3. Peta bidang (data fisik) yang terdapat dalam sertifikat hak pakai tidak sesuai dengan data yudiris yang tertulis.

4. Dalam sertifikat hak pakai tertulis pendaftaran tanah tanggal 1 Maret 2013 dengan nomor 88/7.53.02.300/lll/2013. Sedangkan sertifikat hak pakai diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1986

5. Dalam sertifikat hak tidak asal hak berupa konversi atau pemberian hak atau pemecahan/pemisahan /pengabungan bidang,dll.

Dilansir dari surat edarannya, Rabu,(23/09/2020),Bahwa dari poin diatas sampai hari ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memberikan penjelasan sesuai permintaan TIM Hukum masyarakat terkait penerbitan sertifikat hak pakai tersebut.

Baca Juga :  KMK-BSB FKIP Undana Ajak Milenial Harus Jadi Contoh Bagi Sesama

Ada pula pernyataan sikap dari TIM Kuasa Hukum masyarakat tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Menolak penggunaan atau penguasaan tanah adat Pubabu – Besipae sampai adanya penyelesaian konflik lahan/tanah atau sampai adanya kejelasan status hak tanah sesuai surat dan rekomendasi KOMNAS HAM RI.

2. Meminta penjelasan terkait penjelasan sertifikat hak pakai yang di terbit atas tanah adat Pubabu – Besipae, sertifikat hak pakai mana didalamnya terdapat kekeliruan data fisik dan yudiris.

3. Mengembalikan tanah adat tersebut kepada masyarakat adat Pubabu – Besipae, selanjutnya melakukan pendataan dan pemetaan ulang dengan mengedepankan opsi-opsi yang disepakati secara musyawarah mufakat bersama masyarakat bersangkutan.

4. Menjaga situasi yang kondusif, dan juga menjaga kelangsungan hidup masyarakat terkait dengan mengedepankan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Jarrakposkupang.com/Eben Mamo
Editor:Mario Langun

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button