Covid-19NasionalPilkada

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dan KAMI Meminta Penundaan Pemilu Serentak Mendatang

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dan KAMI Meminta Penundaan Pemilu Serentak Mendatang

KUPANG-JARRAKPOSKUPANG.COM
Pesta demokrasi masyarakat serentak yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020,yang terdiri dari 9 provinsi, diantaranya terdapat 244 kabupaten serta 37 kota.

Yang diselenggarakan di tengah wabah pandemi covid19 mengakibatkan para elemen ormas mengambil sikap dalam mencermati perkembangan virus covid19 yang terus meningkat dan upaya pemutusan rantai penyebaran virus covid19 dengan ditegakan peraturan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah.

Antara lain Ormas terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan koalisi aksi menyelamatkan indonesia(KAMI) menyatakan sikap terkait pemilu,hal itu tertuang dalam kedua surat resmi yang tertanda tangan pimpinan NU dan KAMI, yang diterima media ini,(20/9/2020).sebagai berikut:

Baca Juga :  Ini Isi Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan Sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

1. Meminta kepada komisi pemilihan umum republik indonesia, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.pelaksanaan pilkada sungguh pun dengan protokol kesehatan yang di perketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya;

2. Meminta untuk merealisasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial;

3. Selain itu Nahdlatul ulama perlu mengingatkan kembali rekomendasi konferensi besar Nahdlatul ulama tahun 2012 di kempek cirebon perihal perlunya meninjau ulang terkait pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

Baca Juga :  Bupati Kupang Sampaikan Ini Saat Menko PMK dan Menteri PPPA Berkunjung

Dikutip dari surat resminya, senin (20/09/2020), Pemikiran terkait pembatalan/penundaan sejalan dengan pikiran KAMI bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan kesehatan rakyat daripada hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik atau pelaksanaan pilkada.hal ini semata-mata untuk menunaikan amanat pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah berkewajiban melindungi segenap rakyat dan tumpah darah indonesia.

Pelaksanaan pilkada saat ini yang berpotensial mendorong laju pandemi akan dinilai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut, dan melanggar janji presiden jokowidodo sendiri yang mengatakan bahwa akan mengutamakan kesehatan daripada ekonomi.

Jarrakposkupang.com/Eben Mamo
Editor:Mario Langun

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button